PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Abstract
Employment as defined in Article 33 of Law No. 13 of 2003 on Labour. For overseas employment further stipulated in Law No. 39 of 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers abroad. Requirements to be met by the company private delivery of Indonesian workers that the company should be incorporated (PT), has a paid-up capital of Rp. 3,000,000,000, depositing the money to the bank as collateral in the form of deposits amounting to Rp. 500,000,000, a plan for the placement and protection of migrant workers abroad at least for a period of three years, has a training unit of work and have the facilities and infrastructure placement workers. Placement of Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad by the government carried out by the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian workers abroad as stipulated in Presidential Regulation No. 81 Year 2006. While the protection of migrant workers had already begun at the time of pre-placement, placement and after placement. Keywords: Protection of Indonesian Workers AbroadReferences
Azhar, Syamsul, Pengangguran Bertambah dua ribu, Jakarta, BPS, 2006.
BNP2TKI, Pembahasan RKA KL Tahun 2001, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI,
Jakarta, 2010.
Ditjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Dirjen Protokol dan Kementerian
Luar Negeri RI tahun 2010 yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi
IX DPR RI Jakarta, 2010.
International Organization for Migration, World Migration 2003, Migrasi Internasional : “Fakta
dan angka” didownload, 21 November 2010.
ILO, Towards a fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy, (Geneva: International
Labour Organization, 2004).
ILO, Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia, didownload tanggal 2
September 2010.
Kemenakertrans Beri Bantuan Wirausaha bagi Koperasi TKI Purna, diakses 14 Januari 2011.
Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, Indonesia Migrant domestic
Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for The Protection of Their Rights,
(Jakarta:Komnas Perempuan, solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, 2003.
Lalu, Husni, Aspek-aspek Hukum ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada),2006.
Paparan Team Tenaga Ahli, Peneliti (P3DI) dan LD DPR RI pada Rapat Intern Panja Perubahan
UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Jakarta,
Paparan Migrant Care pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja TKI untuk
mendapatkan masukan bagi Panja TKI dalam rangka Perubahan UU No.39 Tahun
,Jakarta, 2010.
Simanjuntak, Payaman J, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, Majalah Buletin Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2004.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di luar Negeri
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya).
Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2006, Tentang BP dan PTKI
Permenakertrans PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di
luar negeri.
