KAJIAN KEBIJAKAN RUMAH KHUSUS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN PERUMAHAN
DOI:
https://doi.org/10.37721/kalibrasi.v12i0.475Abstract
Kebutuhan akan perumahan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Sementara kemampuan ekonomi masyarakat kurang mengalami peningkatan, sehingga terdapat keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak bagi masyarakat berkemampuan terbatas peran Negara yang membantu warganya menjadi sangat penting. Bantuan dapat diberikan dalam berbagai bentuk, diantaranya: Penyediaan rumah layak yang dimanfaatkan dengan biaya yang minimal; Pemberian bantuan pembiayaan dalam penyediaan rumah murah atau bahkan tanpa biaya bagi masyarakat tertentu; Pemberian bantuan bagi rehabilitasi perumahan dan lingkungannya. Berbagai bentuk bantuan tersebut juga dapat diberikan oleh berbagai pihak, diantaranya : Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Bantuan dari Negara lain; Swasta dan masyarakat luas. Untuk itu diperlukan kajian yang mengulas berbagai kebijakan agar program pembangunan rumah khusus tidak salah sasaran.Kata Kunci : rumah khususReferences
Anonim, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Anonim, Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Anonim, Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
