PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Abstract
Alongwithregional autonomy, haschanged theparadigmof governancemureas-wherepoweris centralizedto a decentralizedchangehy providingthe broadest possihleautonomyas stipulated inLaw No.22 of 1999on Regional Governmenthereinafier referredto a.sAct.No.22/1999, laterreplacedhyAct No.32 of 2004hereinafter referredto usActNo.32/2004 Changes inthe areaof governmentre;•ulatory policiesare alignedwith thepolicy change•totaxe.sund leviesas- the fiundationlor the regionin exploringthe potential oflocal revenue, e.specially revenue.It is characterized hychanges tothe 1,awlVo.18 Year1987 onRegional Taxesand Leviesby ActNo. 34 of 2000 onthe Amendmentof LawNumher 18Year1987 onRegional Taxesand Levies, hereinafter referredlo asActNo..34/2000. Inthisjournal, formulateihe prohlemabout, What aboutlocaltax collection order to increaserevenue? ArePublic Sectoraccountinghas a close connectionwiththe applicationandthe accounting treatmentin the public domain? Doesrevenuederivedfromthe abovesourcesof revenuerecelpisobtathedandextradedfrom thenativewealth? Low No.28 of 2009 onregional taxesand had arrungedit ckar thattobeleviedonan area, anykindof local taxesto be selbylocal regulation. It ismeanttobe appliedandcollectedatthe provincial, clislrict, orcity, must firstsek‘ locul regulationsonthelocal taxe•. Local regulations onalocal taxwas enactedin thesheetareaconcerned. Keywords: Collection of Local Taxes, Local RevenueReferences
A. Buku
Arif, Bahtiar, dkk., Akuntansi Pemerintahan Keuangan, Salemba Empat, Jakarta: 2007.
Bastian Indra, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 111 Satu, Andi Offset, Yogyakarta: 2006.
Brotodiharjo, Santoso, R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 2009.
Lasmana Eko, Sistem Perpajakan di Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.
Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Ketiga, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
Nordiawan, dkk, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
B. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara . Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 5-2008 Tentang Perubahan Keempat UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2008, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI, 2008.
C. Artikel
Artikel beberapa teori skripsi dari : Samson L. Toruan, dengan judul evaluasi atas prosedur pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah ada Universitas Tama Jagakarsa.
